Rembang- Pemerintah
mengaku kesulitan dalam membagikan sertifikat lahan kepada masyarakat. Kendala
utamanya adalah kurangnya jumlah tenaga juru ukur. Untuk itu Presiden Joko
Widodo (Jokowi) meminta jumlah juru ukur ditambah baik melalui perekrutan
pegawai negeri sipil maupun melalui jalur alih daya (outsourcing).
Saat ini dari 106 juta
bidang tanah, bari 46 juta yang telah bersertifikat. Jokowi pun memberikan
target hingga 2025 sisa 60 juta bidang tanah lainnya harus sudah selesai
disertifikasi pada 2025. "Tahun depan target kami 7 juta sertifikat
dibagikan," kata Jokowi dalam keterangannya saat berkunjung ke Mandailing
Natal, Sumatera Utara, akhir pekan lalu.
Program pembagian sertifikat
tanah ini terus digenjot. Pemerintah menargetkan sebanyak 5 juta sertifikat
tanah dapat dibagikan kepada masyarakat. Padahal tahun-tahun sebelumnya
rata-rata hanya 500 hingga 700 ribu sertifikat tanah yang dibagikan.
Berangkat dari hal tersebut,
Serma Kasim Irsyad Babinsa Pragen
Koramil 09/Pamotan mendampingi Perangkat Desa dan petugas
ukur dari BPN melaksanakan pengukuran tanah dalam rangka program Prona
Persertifikatan tanah gratis dari Pemerintah.
Semoga dengan hadirnya Babinsa yang membantu pengukuran tanah, Program
Pemerintah tentang Wacana Pemberian Sertifikat Gratis yang akan selesai pada
tahun 2025 segera terlaksana tepat pada waktunya.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar